Reportase
Dialog Webinar Series
Kebijakan Diabetes Melitus Seri 1:
Mengembangkan Kebijakan DM dari Prevensi Hingga Layanan Primer dan Tersier
10 Agustus 2022
PKMK – Yogya. Pada Rabu (10/8/2022) pukul 09.00 – 12.00 WIB, tim lintas departemen FK – KMK UGM bekerjasama dengan Academic Health System (AHS) UGM dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar yang mengangkat topik tentang Kebijakan DM dari Prevensi Hingga Layanan Primer dan Tersier. Webinar ini merupakan pembuka dari rangkaian Webinar Dialog Kebijakan DM yang akan dilaksanakan Agustus – Oktober 2022.
Pengantar: Analisis Kebijakan Penyakit Katastropik
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D menyampaikan bahwa biaya klaim JKN – KIS untuk penyakit – penyakit akibat DM seperti stroke, jantung, neuropati, dan ginjal terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebaran biaya klaim juga memiliki gap besar antara provinsi di Jawa Jawa. Oleh karena itu, rangkaian Webinar Dialog Kebijakan DM ini diselenggarakan untuk menghasilkan dokumen analisis kebijakan DM yang berfokus pada indicator – indikator berikut: 1) Adanya usulan untuk kebijakan – kebijakan baru dalam pencegahan dan penanganan DM di pusat dan daerah, 2) Adanya penurunan pengeluaran biaya klaim BPJS untuk penyakit – penyakit akibat DM di daerah tertentu dan di kelompok usia muda, 3) Adanya penambahan penggunaan pelayanan kesehatan untuk DM dan penyakit – penyakit akibat DM yang selama ini kurang akses, 4) serta adanya monitoring kebijakan DM dalam transformasi kesehatan Kemenkes.
Diabetes in Asian and Western Population, is there any difference?
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari pembicara utama, dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D selaku Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dante menyampaikan pertumbuhan penyakit DM di Asia lima kali lebih cepat dibandingkan di negara – negara Barat. Patofisiologi awal yang paling banyak memicu terjadinya DM di populasi Asia adalah resistensi insulin yang dipengaruhi oleh faktor gen dan lingkungan. Resistensi insulin menyebabkan penurunan sekresi dan sensitivitas insulin yang berakibat pada terjadinya penyakit DM tipe 2. Pengendalian berat badan dapat mengurangi risiko DM karena sitokin yang dihasilkan oleh sel-sel lemak dapat memicu resistensi insulin. Sayangnya, walaupun populasi obesitas di Indonesia lebih sedikit daripada di Amerika dan negara barat lainnya, namun Indonesia memiliki risiko DM yang sama besarnya dengan negara – negara Barat. Rate populasi orang Indonesia untuk mengalami DM juga lebih cepat diakibatkan karena orang Asia mempunyai gen pancreatic failure yang lebih besar dibandingkan orang Kaukasia.
Isu Kebijakan Prevensi DM
Dari Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes, penguatan promosi kesehatan sebagai langkah prevensi DM masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi yang kredibel tentang DM juga menjadi tantangan tersendiri yang harus diperbaiki. Saat ini, Indonesia belum mempunyai program khusus untuk pencegahan DM. Walaupun beberapa kebijakan yang telah ada banyak yang berkaitan dengan pengendalian DM, namun masih diperlukan perhatian, diantaranya beberapa regulasi belum mengedepankan langkah pencegahan, kebijakan terkait makanan masih mengutamakan produk industri dan bukan makanan rumahan atau makanan pinggir jajan yang sangat mudah diperoleh masyarakat, serta rekayasa lingkungan untuk pola makan sehat dan aktivitas fisik masih sangat terbatas.
Isu Kebijakan DM di Layanan Primer
Menurut Dr. dr. Wahyudi Istiono, M.Kes, SpKKLP dan Tim Dokter Keluarga Layanan Primer, tatalaksana DM mulai dari skrining, diagnosis, hingga manajemen keseluruhan sudah dilakukan secara komprehensif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), namun prevalensi DM masih tinggi sehingga diperlukan peningkatan terutama dari sisi kebijakannya. Beberapa isu kebijakan terkait DM di layanan primer meliputi strategi penguatan wewenang dan kualitas dokter keluarga layanan primer untuk penanganan DM di layanan primer, pembiayaan program PRB dan prolanis bagi pasien DM, kemudahan akses obat – obatan di daerah terpencil, feedback hasil skrining online BPJS kepada dokter keluarga untuk tindak lanjut, serta penguatan program konseling keluarga.
Isu Kebijakan DM di Layanan Rujukan
Materi ketiga dibawakan oleh dr. Vina Yanti Susanti, Sp.PD-KEMD, M.Sc., Ph.D mengenai Isu Kebijakan DM di Layanan Tersier. Saat pertama kali seseorang terdiagnosis DM, maka sudah terjadi kegagalan sel β-pankreas sebesar 50% dan terjadi peningkatan gula darah puasa dan post-prandial. Jika gula darah tidak terkontrol, maka seiring berjalannya waktu komplikasi dapat semakin berkembang, apalagi jika pasien mengalami obesitas yang mendukung terjadinya resistensi insulin. Sayangnya, hampir 70% pasien DM di Indonesia memiliki gula darah yang tidak terkontrol. Terkait hal tersebut, beberapa isu kebijakan DM di layanan rujukan di antaranya tidak semua pasien BPJS bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan keperawatan di RS tersier karena adanya kendala biaya, tidak mencakupnya layanan intervensi gizi untuk pasien di fasilitas kesehatan tingkat 1 dan 2, serta belum tersosialisasinya peraturan pemberian insulin basal untuk pasien dengan HbA1c di atas 7,5.
Reporter:
Salwa Kamilia Cahyaning Hidayat, S.Gz (PKMK UGM)