Peran FK-KMK UGM

Dalam Pencegahan dan Pengendalian Diabetes Melitus di DIY

Pengantar:

Situasi perkembangan DM di DIY dapat dilihat sebagai berikut (Data Sample 1% BPJS di DIY):

Gambar 1. Total Biaya Klaim layanan Diabetes Melitus dari tahun 2015-2021 di Provinsi DI Yogyakarta

Sumber: Data Sample 1% BPJS Kesehatan, 2023

Gambar 1 di atas menjelaskan bahwa klaim Diabetes Melitus dari tahun 2015-2019 meningkat dengan pesat, namun tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan biaya klaim. Hal ini terjadi karena:

• Pasien DM yang terkena Covid19 didanai oleh dana di luar dana BPJS
• Menurunannya pasien DM karena adanya kebijakan penanganan pandemi dengan diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Sementara itu jika dilihat per Kabupaten-Kota, jumlah klaim meningkat sebagai tergambar di Gambar 2.

Gambar 2. Besaran Klaim DM di Provinsi DI Yogyakarta Per Kabupaten Tahun 2015-2021

Sumber: Data Sample 1% BPJS Kesehatan, 2023

Gambar 2 menunjukkan bahwa besaran klaim pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Provinsi DI Yogyakarta Per Kabupaten pada tahun 2015-2021 tertinggi pada kabupaten Sleman. Biaya klaim DM terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 di Kabupaten Sleman dan mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat Covid19.

Permasalahan di DIY bahwa estimasi penderita tipe 2 di antara 2 juta penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 160.000 orang. Sehingga perlu fokus pada penderita DM yang sudah berjumlah ratusan ribu di DIY karena mereka terancam akan komplikasi, kecacatan dan meninggal dunia.

Situasi pencegahan.; Upaya perbaikan pola makan dan aktivitas fisik untuk mencegah diabetes telah digalakkan lebih dari 50 tahun. Namun daya tarik fast food and drinks tidak terbendung. Akibatnya, terjadi overweight, campuran overweight, underweight dan stunting di satu keluarga semakin meningkat secara drastis. Pengaruh ini terlihat dari meningkatnya jumlah pasien dan klaim BPJS.

Tingginya penderita DM di DIY memerlukan pencegahan dan tindakan di layanan primer agar tidak membebani layanan konsulen DM atau dokter spesialis penyakit dalam di level Rumah sakit. Bahkan, dokter spesialis kedokteran keluarga akan  tidak cukup melayani sebanyak itu.

Sebagai catatan penting: saat ini berbagai kegiatan dalam penanganan DM masih terpisah-pisah antara pencegahan, layanan primer, sekunder, dan tertier, pelaku kegiatan swasta, masyarakat dan pemerintah, dan  sumber dana yang terfragmentasi. Belum pernah dilakukan perencanaan bersama lintas program, antara DinKes dengan BPJS, llintas sektor, dan kerjasama pemerintah dengan swasta/masyarakat dalam DM.

Pada tahun berjalan, kegiatan-kegiatan yang direncanakan secara terpisah di tahun sebelumnya,   belum pernah dikonsolidasi dan dikoordinasi untuk saling mendukung dan bekerja sama sebagai team untuk lebih cost-effective. Oleh karena itu, konsolidasi program dari sisi:

• Rencana program
• Rencana budget
• Pemikiran para ahli dan
• Kerjasama antara stakeholder

dalam pelaksanaan penanganan DM di tingkat daerah sangat penting untuk digalakkan di tahun 2023.  Implikasinya, di awal tahun 2023 perlu dilakukan konsolidasi rencana-rencana program dan anggarannya yang telah ditetapkan di tahun 2022.

Dalam konteks masalah di DIY, apa yang sudah dilakukan oleh FK-KMK UGM melalui Departemen-Departemen dan Pusat-Pusat yang ada?   Apakah sudah dilakukan secara bersama-sama? Tulisan ini akan mengumpulkan informasi mengenai berbagai kegiatan yang sudah dilakukan Departemen2 dan Pusat2 di FK-KMK UGM.

Bagaimana keterlibatan FK-KMK UGM dalam program pencegahan dan pengendalian DM di DIY saat ini dan saat mendatang? 

Pada tahun 2022, telah dilakukan dialog kebijakan yang melibatkan para pakar FK-KMK UGM dalam pencegahan dan pengendalian DM di Indonesia. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan telah menghasilkan usulan kegiatan yang terekam di website:

www.diabetes-indonesia.net. 

Pada tahun yang sama telah dilakukan pemikiran bersama lintas Departemen di FK-KMK UGM yang akan dilanjutkan dengan tindakan bersama di tahu. 2023. Berikut ini kegiatan yang saat ini dilakukan oleh setiap Departemen  yang terkait DM di FK-KMK UGM. 

Penjagaan kesehatan Penduduk Sehat dan Prediabetes

Departemen Promosi Kesehatan dan Perilaku:

Sedang melakukan:

• Penguatan tim work di layanan primer dengan melibatkan perawat dan coach atau health educator, dietician, pharmacist dan lain-lain. Namun masalahnya, pada level layanan primer masih lemah bekerja di dalam team.
• Melibatkan Pihak sekolah untuk menanamkan perilaku hidup sehat sejak dini. Upaya yang dilakukan dapat berupa mengintegrasikan muatan literasi kesehatan pengendalian Diabetes Melitus ke beberapa mata pelajaran. Serta Menginisiasi kesadaran orangtua dan guru. Selain itu, perlu edukasi dan pelbagai upaya untuk lifestyle changes individu dan masyarakat dengan konsisten dan tidak kenal lelah yang sudah diawali dengan kerja sama yang dilaksanakan dengan Bappeda Sleman.

Penanganan pasien DM di  layanan primer

Departemen Kedokteran Keluarga saat ini fokus pada yang sudah sakit DM. 

Penangan pasien di Layanan rujukan

Departemen Penyakit Dalam FK-KMK UGM

…….

Departemen Kesehatan Anak 

………

Departemen Keperawatan

………

Departemen Mata FK-KMK UGM

sudah mengimplementasikan program skrining kebutaan pada DM rutin. Secara rutin juga sensitisasi dan audiensi dengan dinkes maupun kader-kader. Sebenarnya ini tinggal diberi adds on atau diupgrade menjadi lebih holistik. Rencana pada implementasi sistem skrining baru dgn alat portabel yg akan masuk manufaktur. Yang diproyeksikan pada akhir tahun atau awal tahun depan. Untuk itu akan perlu persiapan dan pembahasan kebijakan lokal, sehingga bisa bersama agar cakupannya lebih holistik. Pengembangan lainnya adalah skrining DM yang tentunya memerlukan pengadaan glucometer dalam jumlah besar di komunitas.

Departemen Obsgin:

DM dalam masa kehamilan…

Penanganan Kebijakan dan Manajemen Program 

Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan bersama PKMK:

Pada tahun 2022 telah mengembangkan dialog kebijakan tentang DM dan menginisiasi website khusus untuk DM. Departemen KMK mengusulkan agar kegiatan Pencegahan dan Pengendalian DM di DIY pada tahun 2023 sebaiknya dilakukan konsolidasi yang melibatkan rencana-rencana berbagai pihak terkait DM.  Kegiatan yang diusulkan ke Dinas Kesehatan Propinsi adalah untuk mengajak dan mengkoordinasi  Kepala-Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan 3 tahap: (1) Konsolidasi Perencanaan lintas sekotr dan lintas program; (2) pelaksanaan berbagai program di tahun 2023; dan (3) monitoring kegiatan.

Tahap 1. Konsolidasi dilakukan agar terjadi koordinasi perencanaan kegiatan di tahun 2023 yang dipunyai berbagai pihak. Berbagai pihak termasuk swasta, LSM, dan BPJS diundang di level kabupaten. Kegiatna ini merupakan  inovasi… karena selama ini tidak pernah ada fase konsolidasi, sehingga pelaku-pelaku DM di sebuah Kabupaten/Kota bekerja sendiri-sendiri, termasuk BPJS. Dalam hal target, perlu ada indicator pencapaian program yang disepakati bersama, berbasis data rutin BPJS.

Tahap 2. Setelah konsolidasi perencanaan, di awal bulan Maret 2023 akan dilakukan semacam launching untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan DM dengan indikator kinerja yang disepakati. Launching ini melibatkan seluruh stakeholders. Sebagai catatan Promkes untuk Germas ada.. tapi selama ini tidak spesifik sampai ke DM, atau jantung,. Masih GERMAS umum. Setelah launching, program dilaksakanakan sesuai dengan agenda yang ada,… dan kerjasama lintas sektoral.

Tahap 3. Selama pelaksanaan, UGM akan memonitor kegiatan-kegiatan ini dan mencoba menganalisis pencapaiannya ke indikator yang disepakati.

Target di awal tahun 2023, perlu dilakukan konsolidasi kegiatan-kegiatan dari berbagai stakeholders. Departemen HPM dapat lebih banyak mendorong perbaikan manajemen dan kebijakan-kebijakan publik. Konsolidasi perencanaan, anggaran, dan masukan kebijakan-kebijakan publik dan manajerial.

Catatan tentang Konsolidasi dan Social Movement:

Konsolidasi perencanaan kegiatan dari berbagai stakeholder ini merupakan titik awal dari penggerakan social movement dalam DM yang akan dipimpin oleh para tokoh. Dinas Kesehatan yang harus lead di awal. Sedangkan Tim UGM sebagai tenaga ahli akan mendorong aksi ini. Selanjutnya perlu mencari minimal 10 orang yang menjadi prime mover untuk Social Movement penanganan DM di DIY ini. Oleh sebab itu pendekatan ini nantinya perlu dibuat dengan aksi langsung yang berorientasi pada impact berkurangnya DM di masyarakat, bukan laporan di jurnal atau buku.

Langkah selanjutnya

1. Mendorong KaDInkes Propinsi dan Kabupaten untuk melakukan konsolildasi
2. Mendukung secara teknis proses menkonsolidasikan berbagai perencanaan dari berbagai OPD, swasta, masyarakat, BPJS.
3. Bagaimana mengembangkan model kepemimpiman penanganan DM di Departemen-Departemen di FK-KMK UGM, DinKes, Masyarakat, NGO dll.  
4. ….
5. ….
6. …

Lihat dokumen